 |
| Bupati dan Wakil Bupati Landak beserta tokoh lintas agama di Kabupaten Landak. |
LANDAK, artikelpublik.id - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap pekat di Kabupaten Landak, semakin mengkhawatirkan. Sumber air mengering. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala bagi pemerintah daerah setempat.
Menghadapi hal itu, Bupati Landak Karolin Margret Natasa menempuh "jalur langit" dengan menggelar doa bersama, di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Kamis (3/9/2026).
Karolin mengatakan, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan BPBD telah melakukan berbagai upaya maksimal, mulai dari pemadaman darat hingga sosialisasi.
Namun, lanjut dia, hal itu belum membuahkan hasil signifikan karena minimnya curah hujan. Upaya modifikasi cuaca atau hujan buatan pun sulit direalisasikan karena terbatasnya ketersediaan awan.
"Setelah semua daya upaya dilakukan; pemadaman lewat darat, himbauan, sosialisasi. Pada akhirnya ya, kita mengakui bahwa problem kita ini memang problem alam juga, dengan tidak adanya hujan turun," ujar Karolin.
Karolin memaparkan, berdasarkan data BMKG, terdapat 88 titik hotspot di Kabupaten Landak dalam tiga hari terakhir. Kondisi tersebut membuat kualitas udara (PM 2.5) masuk dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Pemkab Landak bahkan telah mengambil kebijakan untuk meliburkan anak-anak sekolah dan menggantinya dengan sistem pembelajaran daring.
Dampak kemarau panjang itu tidak hanya memicu api, tetapi juga melumpuhkan pasokan air bersih bagi masyarakat.
"Sungai Landak yang begitu besar itu kedalaman air cuma kurang lebih 80 sentimeter, tidak sampai 1 meter hari ini. Sehingga PDAM pun nol, tidak mau, harus bergiliran bagaimana caranya agar air ini bisa tetap kita upayakan," jelas Karolin.
Merespon krisis yang meluas, Pemkab Landak secara resmi telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Seluruh desa didorong untuk segera mendirikan posko koordinasi agar masyarakat bisa bergotong royong menangani api sebelum bantuan dari kabupaten tiba.
Meski demikian, Karolin tidak menampik bahwa desa-desa saat tersebut tidak memiliki anggaran darurat bencana yang memadai akibat kebijakan efisiensi. Untuk mengatasi hal itu, Karolin langsung menyurati pemerintah pusat.
"Hari ini saya menandatangani surat untuk permohonan kepada Menteri Sosial dan Menteri Desa, agar desa-desa kami yang saat ini kondisinya defisit atau pun minim sekali dananya, bisa ada program desa siaga bencana atau apapun itu namanya," tegasnya.
Bupati Karolin juga memberikan peringatan keras dan meminta pengertian masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas pembakaran, sekecil apa pun itu, termasuk membakar sampah di pekarangan. Angin kencang dan kondisi lingkungan yang sangat kering membuat api sangat mudah menjalar hingga ke area permukiman.
"Sudah tebal asap, masih lagi bakar. Kalau situasi sudah seperti ini, ya sudahlah, setop dulu apa pun aktivitasnya," ungkap Karolin.
Diterbitkan oleh Noto Sujarwoto